Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tarik Investor, Kemenkeu: Tak Hanya Perlu Tawarkan Insentif

image-gnews
Suasana pembunganan jalur rel Light Rail Transit telah mencapai 64,4 persen di wilayah Jabodetabek, di kawasan jalan HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis, 22 Agustus 2019. PT Jakarta Propertindo (Jakpro) akan memperpanjang pembangunan fase II rel LRT ke Jakarta International Stadium diperkirakan menghabiskan anggaran sebesar Rp4,1 Triliun. TEMPO/Imam Sukamto
Suasana pembunganan jalur rel Light Rail Transit telah mencapai 64,4 persen di wilayah Jabodetabek, di kawasan jalan HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis, 22 Agustus 2019. PT Jakarta Propertindo (Jakpro) akan memperpanjang pembangunan fase II rel LRT ke Jakarta International Stadium diperkirakan menghabiskan anggaran sebesar Rp4,1 Triliun. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara mengatakan banyak faktor yang jadi pertimbangan bagi investor dalam menanamkan modalnya di Indonesia. Walaupun pemerintah sudah memberikan sejumlah insentif seperti tax holiday yang sangat menggiurkan bagi para investor, tetapi jika tidak diimbangi dengan perbaikan di sektor lain, hal itu menjadi mubazir.

"Jadi dalam keputusan itu (investor masuk), pajak bukan satu satunya faktor. Banyak faktor lain lagi yang harus dipikirkan oleh si pemilik modal," ujar Suahasil di kompleks parlemen, Jumat, Jakarta, 6 September 2019. "Tapi bila ekosistem investasi tidak diperbaiki, ya sama aja. Orang gak mau investasi."

Selain insentif pajak, kata Suahasil, faktor lain yang memengaruhi orang untuk bisa tertarik dengan Indonesia adalah kemudahan dalam mengurus perizinan. Lalu selanjutnya, kesiapan dari infrastruktur itu sendiri. "Ada listrik atau enggak, ada komunikasi atau enggak, ada internet tidak. Klo ekspor impor, dwelling time bagaimana," ucapnya.

Suahasil menuturkan, semua faktor di atas adalah sebuah eksositem yang tidak bisa dipisahkan. Pihaknya pun siap untuk memberikan insentif pajak yang menarik bagi para investor. Tapi ia menegaskan, itu bukan salah satu faktor untuk tarik investasi. "Tetapi diingatkan, kasih itu sendirian aja belum tentu akan orang berduyun-duyun masuk."

Dia menambahkan, selama ini insentif di Indonesia masih cukup kompetitif jika dibandingkan dengan negara lain. "Insentif kita sih kompetitif, tax holiday kita kompetitif. Nah tentu bukan berarti kita hanya memberikan insentif pajak, kita juga memperbaiki administrasi perpajakan kita," ucapnya.

Selain sejumlah faktor di atas untuk menarik pemodal, menurut Suahasil, para pemungut pajak juga harus berbenah diri. Hal itu sangat dibutuhkan agar para investor menjadi nyaman berhubungan bersama pemegang otoritas pajak.

Otoritas pajak di dalam negeri, kata dia, juga harus terus memperbaiki administrasi perpajakan kita. "Cara kumpulkan pajak, pemeriksaan, berhubungan dengan wajib pajak. Itu terus diperbaiki secara komplit dan komprehensif," tuturnya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bahlil Prioritaskan Investor Lokal untuk Investasi di IKN: Asing Masuk Klaster Dua

5 jam lalu

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. TEMPO/Advist Khoirunikmah.
Bahlil Prioritaskan Investor Lokal untuk Investasi di IKN: Asing Masuk Klaster Dua

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah memprioritaskan pengusaha dalam negeri untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara (IKN).


YLKI: Pemerintah Mesti Lebih Tegas Menindak Pinjol Ilegal, hingga Mengusut Aliran Dana dan Investor

3 hari lalu

Ilustrasi Pinjaman Online. Freepix: Rawpixel.com
YLKI: Pemerintah Mesti Lebih Tegas Menindak Pinjol Ilegal, hingga Mengusut Aliran Dana dan Investor

Satgas Pasti menemukan 537 entitas pinjol ilegal di sejumlah situs dan aplikasi sepanjang Februari hingga Maret 2024.


Setelah Kemarin Melemah, Kurs Rupiah Hari Ini Diprediksi Menguat

3 hari lalu

Ilustrasi Uang Rupiah. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
Setelah Kemarin Melemah, Kurs Rupiah Hari Ini Diprediksi Menguat

Analis Ibrahim Assuaibi, memperkirakan rupiah hari ini fluktuatif dan akan ditutup menguat pada rentang Rp 16.150 sampai Rp 16.220 per dolar AS.


Kinerja Keuangan Dinilai Baik, Bank DBS Raih 2 Peringkat dari Fitch Ratings Indonesia

4 hari lalu

Bank DBS Indonesia. Foto : DBS
Kinerja Keuangan Dinilai Baik, Bank DBS Raih 2 Peringkat dari Fitch Ratings Indonesia

Bank DBS Indonesia meraih peringkat AAA National Long-Term Rating dan National Short-Term Rating of F1+ dari Fitch Ratings Indonesia atas kinerja keuangan yang baik.


Viral Bea Masuk Rp 31,8 Juta untuk Sepatu Seharga Rp 10 Juta, Begini Cara Perhitungan Bea Cukai

4 hari lalu

Tangkapan layar dari video pendek pengguna TikTok @radhikaalthaf ketika curhat soal bea masuk Rp 31,8 juta yang harus dibayar atas sepatu sepak bola yang dibelinya dari luar negeri (Sumber: TikTok)
Viral Bea Masuk Rp 31,8 Juta untuk Sepatu Seharga Rp 10 Juta, Begini Cara Perhitungan Bea Cukai

Ditjen Bea Cukai menanggapi pemberitaan penetapan bea masuk untuk produk sepatu impor yang dibeli oleh konsumen sebesar Rp 31,8 juta.


Harga Saham Sentuh Titik Terendah, Presdir Unilever: Akan Membaik

4 hari lalu

Benjie Yap. Foto: Linkedin
Harga Saham Sentuh Titik Terendah, Presdir Unilever: Akan Membaik

Presdir Unilever Indonesia, Benjie Yap mengatakan salah satu hal yang penting bagi investor adalah fundamental bisnis.


Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

5 hari lalu

Gedung Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Dok TEMPO
Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

Kemenkeu merespons soal kenaikan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2025.


Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

5 hari lalu

Karyawan menunjukkan uang pecahan 100 dolar Amerika di penukaran mata uang asing di Jakarta, Selasa 16 April 2024, Nilai tukar rupiah tercatat melemah hingga menembus level Rp16.200 per dolar Amerika Serikat (AS) setelah libur Lebaran 2024. Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas Bank Indonesia (BI) Edi Susianto menyampaikan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah terjadi seiring dengan adanya sejumlah perkembangan global saat libur Lebaran. TEMPO/Tony Hartawan
Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

Kementerian Keuangan antisipasi dampak penguatan dolar terhadap neraca perdagangan Indonesia.


Putusan MK Dinilai Beri Kepastian pada Investor, Ekonom BCA: Semoga Belanja Modal Meningkat

7 hari lalu

Suasana sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Putusan MK Dinilai Beri Kepastian pada Investor, Ekonom BCA: Semoga Belanja Modal Meningkat

Kepala Ekonom BCA David Sumual menilai putusan MK akan memberikan legitimasi atau kepastian hukum terhadap Pemilu.


Airlangga Nilai Putusan MK Beri Kepastian bagi Investor

7 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers ihwal antisipasi dampak konflik Iran-Israel di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat pada Kamis, 17 April 2024. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Airlangga Nilai Putusan MK Beri Kepastian bagi Investor

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto merespons soal dampak putusan MK yang menolak seluruh gugatan sengketa Pilpres.